Roll Teks

Pemberlakuan Undang-Undang Nikah Siri dan Poligami Akankah Menentang Nilai Agama atau Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan

Oleh Lilik Haryadi

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Angkt 2008

RUU tersebut jika melakukan nikah siri akan dipidanakan. Ada kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal 5 juta.

Prof saya dari LPM Gema Keadilan, ingin mewawancarai professor mengenai RUU hukum meteriil mengenai perkawinan nikah siri, polgami dan kawin kontrak. Ya bagus itu tapi saya mau ngajar lagi ke Unisula” kata Prof Abdulah Kelip ketika kami temui seusai ngajar di ruang P111. Ya besok ketemu saya, itu UU tidak benar jika disahkan karena akan over lapping di dalam pemberlakuannya dengan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pemberlakuan aturan itu kedalam bentuk UU akan bertumpukan dengan UU Perkawinan. Karena di dalam UU perkawinan telah mengatur tentang perkawinan dan juga poligami. Semua itu yang penting pemberlakuannya, tidak hanya sebatas pembuatannya.

Departemen Agama (Depag) sudah menyerahkan RUU Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami dan kawin kontrak kepada Presiden SBY. Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri, kini sudah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. RUU ini akan memperketat pernikahan siri, juga kawin kontrak, dan poligami. Tentang nikah siri, dalam RUU yang baru sampai di meja Setneg, pernikahan siri dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara

Hal ini yang menjadi pro dan kontra di masyarakat, karena ada yang menganggap hal ini sebagai upaya bentuk perlindungan terhadap perempuan tetapi ada pihak yang menganggap ini melanggar hak azazi dan bahkan melanggar hukum agama islam. Kawin siri sebagai upaya pengurangan terhadap kebiasaan poligami. Rencana Undang Undang (RUU) Peradilan Agama tentang perkawinan yang akan mempidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi, atau nikah siri mendapat dukungan dari berbagai aktivis perempuan di indonesia. RUU ini juga dimaksudkan untuk menghindarkan kawin cerai secara sepihak, yang bisa merugikan pasangan khususnya perempuan dan anaknya.

perempuan yang terikat dalam hubungan pernikahan siri rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain kekerasan fisik dan mental, para perempuan yang menikah siri kerap kali harus kehilangan hak-haknya sebagai istri karena tidak memiliki status hukum yang jelas. Tak ada yang mau menangani kasus-kasus KDRT yang dialami perempuan yang menikah siri, bahkan polisi pun tidak. Karena memang tak ada kekuatan hukumnya.

Nikah siri di dalam kenyataanya dianggap menimbulkan kerugian bagi pasangan karena nikah siri dimaknai sebagai nikah secara sembunyi-sembunyi dengan tidak menggunakan saksi dan wali dari masing-masing mempelai. Padahal di dalam islam nikah yang dengan penghulu dan dengan wali beserta saksi itu sah. Namun islam juga memandang pentingnya mendaftarkan pernikahannya kepada Negara sebagai kelengkapan administrative belaka ketika nantinya ada masalah berkenaan dengan keadministrativan Negara.

Pernikahan siri sering diartikan beragam oleh masyarakat umum. Ada yang beranggapan itu merupakan pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat anggapan lain yaitu pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Pandangan lainnya pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Adapun fakta pernikahan siri, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda, yakni hukum pernikahannya dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara. Pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Menurut pak Muhiddin Dosen yang mengajar hukum Islam di UNDIP itu syarat pernikahan adalah adanya wali, dua orang saksi, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan ijab qobul dengan maharnya. Jika hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama, pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar’iy (bayyinah syar’iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar’iy. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar’iy. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar’iy. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

Menurut ibu Laela Mulyasari Dosen Hukum Perkawinan Islam Fakultas Hukum UNDIP Jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya, maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya, sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan, di antaranya adalah untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum, dan juga agar nyaman didalam kehidupan bermasyarakat. Kalau menurut pak Muhiddin tujuan dari pernikahan siri itu dibedakan kedalam dua macam yaitu bagi para peselingkuh yang hanya untuk kepentingan syahwat dan karena menghindari biaya pencatatan yang masih mahal.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah. Beliau juga menambahkan bahwa nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa sebuah pernikahan itu hendaknya disiarkan untuk hal-hal seperti diatas.

“Sebenarnya tujuan dari pemberlakuan UU ini adalah hal yang bagus tetapi dipertanyakan bagaimana nantinya didalam penerapannya yang memperhatikan pula alasan-alasan pelaku melakukan hal itu” tegas ibu Laela

komentar0

 
© 2013 Pak Cilek | Blogger.com
Template Modify by Panjz Online Template by Creating Website